Keanggotaan Indonesia di forum negara Melanesia (MSG) memicu konflik antara Fiji dan Kep. Salomon. Sebagian anggota MSG mendukung kemerdekaan Papua Barat dan menganggap Indonesia sebagai penjajah bangsa Melanesia.

Sejak awal keterlibatan Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG) menuai kontroversi. Kini langkah Fiji mendukung peningkatan status Indonesia menjadi anggota dengan status terbatas menempatkan negara kepulauan itu dalam perang kata-kata dengan Kepulauan Salomon.

Menurut laporan Radio New Zealand, Wakil Perdana Menteri Kep. Salomon Manasseh Sogavare menuding Fiji memaksa anggota MSG lain, Papua Nugini dan Vanuatu, untuk menerima keanggotaan Indonesia. Langkah itu dianggap bermasalah lantaran MSG cendrung mendukung kemerdekaan bangsa Melanesia di Indonesia dan sedang mempersiapkan keanggotaan penuh organisasi separatisme Papua Barat, ULMWP.

Tekanan terhadap pemerintah Fiji juga datang dari dalam negeri. Kelompok oposisi mendesak pemerintah agar segera mendepak Indonesia dari kelompok tersebut. Seorang tokoh oposisi Fiji, Matthew Wale, menilai Indonesia adalah penjajah bangsa Melanesia di Papua Barat. Ia bahkan mengatakan, jika keanggotaan Indonesia tidak dibatalkan, maka MSG selayaknya dibubarkan.

Namun tudingan tersebut dibantah Jurubicara Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, Australia, Sade Bimantara. “Anda tahu sejak 1960an Indonesia berkontibusi secara aktif menciptakan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Jadi apa yang kami lakukan di Pasifik hanya melanjutkan haluan kebijakan tersebut,” tuturnya kepada stasiun Radio New Zealand.

Melanesian Spearhead Group dibentuk sebagai forum ekonomi dan budaya antara Papua Nugini, Fiji, Kep. Salomon dan Vanuatu. Namun belakangan kelompok tersebut mulai aktif memperjuangkan kemerdekaan kelompok etnis Melanesia, antara lain dengan mengundang kelompok pemberontak FLNKS yang masih memperjuangkan kemerdekaan Kaledonia Baru dari Perancis.

Sejak 2011 Indonesia berhasil melobi MSG untuk memberikan status pemantau dengan dalih memiliki 11 juta etnis Melanesia yang hidup di lima provinsi. Status Indonesia lantas dinaikkan menjadi anggota dengan hak terbatas pada 2015 silam

Melalui keanggotaan tersebut pemerintah di Jakarta sukses meredam pengaruh kelompok separatis Papua Barat yang menggunakan MSG sebagai forum internasional buat memperjuangkan kemerdekaan. Diplomasi Indonesia antara lain berhasil menggerakkan Fiji menolak kemerdekaan provinsi di ufuk timur tersebut.

“Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tidak bisa diganggu gugat,” kata Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama seperti dikutip media Australia, ABC. “Jadi ketika kita berurusan dengan Papua Barat dan penduduknya, kita tidak punya pilihan selain berurusan dengan Indonesia denbgan cara positif dan konstruktif,” sebagaimana dikutip dari laman berita DW Indonesia (23/ 03).

Photo : Papua (DW)

Editor : (D.E.S)