FIR RI-Singapura Tak Hanya Masalah Penerbangan Tapi Kedaulatan Indonesia

Presiden Joko Widodo disambut di Singapura oleh PM Lee Hsien Loong. (Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo disambut di Singapura oleh PM Lee Hsien Loong. (Biro Pers Setpres)

Isu Flight Information Region (FIR) dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.

Dilansir dari laman Detik (09/ 10/ 2019), TNI AU menyatakan akan menjalankan apa pun hasil dari negosiasi terkait FIR.

“Kalau TNI AU apa yang diputuskan pemerintah, akan kita laksanakan cuma kita beri saran. Bahwa FIR tak hanya terkait lalu lintas penerbangan, tapi juga ada kedaulatan Indonesia yang juga harus kita kelola,” kata Kadispenau Marsma Fajar Adriyanto saat dihubungi, Rabu (09/10/2019).

FIR merupakan hak atas pengelolaan wilayah ruang udara sebuah negara. Dan diketahui, sejak 1946, Singapura menguasai sekitar 100 mil laut (1.825 kilometer) wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Natuna, Serawak, dan Semenanjung Malaka.

Kondisi ini membuat pesawat Indonesia mesti melapor ke otoritas Singapura bila melewati wilayah tersebut. Fajar mengatakan hal ini tentu akan mempersulit ketika TNI akan melakukan operasi udara.

“Misal begini, kalau ada pesawat kita mau ke Natuna itu harus lapor ke Singapura. Tapi, kalau itu dimiliki Indonesia, kita kan tak perlu lapor Singapura,” tuturnya.

“Kalau untuk keperluan lalu lintas udara, oke. Tapi kalau operasi militer? Jadi kita report ke dia. Jadi dari sisi itulah kita menyampaikan, bahwa sebaiknya FIR kita yang mengelola, bukan merebut ya,” sambung Fajar.

Dia mengatakan Indonesia sudah mempunyai perlengkapan dan alat yang memadai untuk mengelola FIR yang masih dikelola Singapura. Radar yang dipunyai Indonesia sudah mencakup wilayah tersebut.

“Kita ada radar. Radar militer ini ada di Natuna, Tanjung Pinang, Dumai. Itu ter-cover semua. Sama ada lagi, menyentuh sedikit di Lhokseumawe di sebelah atas. Itu sudah mencakup sebetulnya. Radar sipil juga ada, milik Kemenhub. Kita sudah lengkap untuk radar pengamatan udara. Pusatnya di Kohanudnas, Kosek I, dan Kosek III,” bebernya.

Fajar mengatakan, jika seluruh FIR sudah dikelola Indonesia, usaha menjaga kedaulatan akan menjadi lebih baik karena tak perlu melapor ke Singapura bila melintasi kawasan tersebut.

“Ya (usaha jaga kedaulatan) semakin baik karena tidak perlu report ke luar negeri. Masak, di luar negeri kita harus report ke luar negeri. Untuk ke sana jalannya panjang, menyiapkan SDM dan sumber daya lain, termasuk alat SAR. Karena kalau ada kejadian di situ, dibebankan kepada Indonesia sebagai pengelola,” ungkap dia.

RI Terima Kerangka Kerja Negosiasi FIR

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong turut membahas soal FIR. Jokowi mengatakan RI menerima kerangka kerja untuk negosiasi FIR yang disepakati kedua negara.

“Indonesia menghormati posisi Singapura yang memahami keinginan Indonesia untuk mengawasi wilayah udara kami sendiri,” kata Jokowi dalam pernyataan bersama di The Istana, Singapura, Selasa (8/10).

Tim Teknis Indonesia, jelas Jokowi, telah memulai negosiasi mengenai FIR. “Kami mendorong negosiasi secara cepat untuk mencapai hasil yang konkret,” ujarnya.

Editor: (D.E.S)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s