Kementerian Pertahanan Tegaskan Indonesia Tak Bisa Diancam Terkait Pembelian Sukhoi

Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa diintervensi oleh negara manapun dalam mengambil keputusan pertahanan. Pernyataan ini merespons kabar ancaman dari sejumlah negara kepada Indonesia agar tidak membeli jet tempur Sukhoi.

Dilansir dari laman CNN (18/ 12/ 2019), Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Indonesia merupakan negara berdaulat.

“Indonesia adalah negara berdaulat, tidak ada negara yang boleh mengancam dan mengintervensi keputusan penting terkait pertahanan Indonesia,” ujar Dahnil dalam pesan singkat, Rabu (18/12).

Dahnil menuturkan kebijakan mengenai alutsista7 di Kementerian Pertahanan tidak dilakukan secara sepihak.

Ia berkata keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait alutsista didasari oleh keputusan politik pemimpin tertinggi yakni Presiden Joko Widodo.

Selain itu, menurut Dahnil, pengadaan alutsista juga berdasarkan kebijakan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essensial Force (MEF). Serta mempertimbangkan kebutuhan dari TNI AU, AD, AL hingga Mabes TNI selaku pengguna alutsista.

“Sudah direncanakan dengan baik dan prudent,” ujarnya.

Indonesia merupakan salah satu negara pembeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Ancaman terhadap Indonesia terkait pembelian Sukhoi diungkapkan oleh Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta, Oleg V Kopylov, dalam jumpa pers yang digelar di kantornya, hari ini.

Oleg mengungkapkan ada sejumlah negara tak menyukai rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35. Negara-negara tersebut bahkan mengancam Indonesia agar tidak membeli Sukhoi Su-35.

Indonesia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kontrak pembelian jet tempur Sukhoi meski beberapa negara mencoba mengancam Indonesia. Tapi Indonesia tak merasa terancam, ini sangat bagus,” kata Kopylov di kantornya.

Kopylov enggan membeberkan negara-negara yang mengancam Indonesia itu. Meski begitu, ia menyatakan kontrak pembelian jet tempur senilai Rp16,75 triliun itu masih terus berlanjut.

Rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Su-35 ini sudah berlangsung sejak sekitar dua tahun terakhir. Sejumlah pihak menuturkan jet-jet tersebut akan tiba di Indonesia pada 2019.

Namun, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah Indonesia apakah pembelian belasan pesawat itu dilanjutkan.

Photo: Su-35 (Istimewa)

Editor: (D.E.S)

5 tanggapan untuk “Kementerian Pertahanan Tegaskan Indonesia Tak Bisa Diancam Terkait Pembelian Sukhoi”

  1. Selain CAATSA, perang dagang akan mempengaruhi pembelian alutsista Indonesia

    Indonesia dan Uni Eropa mulai memasuki episode sulit dalam urusan perdagangan. Dimulai dengan pelarangan minyak sawit (CPO) Indonesia, Indonesia kemudian membalas dengan menghentikan ekspor bijih nikel ke negara-negara Uni Eropa.

    Perang dagang yang berujung penghentian pengiriman bahan baku mineral ke Eropa berdampak terhadap perekonomian kedua belah pihak.

    Indonesia merupakan salah satu produsen utama nikel dunia dengan penguasaan pasar sebesar 20% dari total ekspor nikel global. Indonesia juga adalah pemasok bijih nikel terbesar kedua untuk Uni Eropa (Kompas.com, 15/12/2019).

    Nikel adalah bahan baku utama industri baja (stainless steel) yang menjadi sektor andalan ekonomi Eropa. Industri-industri baja Eropa mengantungkan sebagian pasokan bijih nikel dari Indonesia. Penghentian pengiriman bijih nikel tentu saja menjadi pukulan bagi perusahaan-perusahaan Eropa.

    Uni Eropa gerah dengan langkah yang diambil oleh pemerintah RI. Betapa tidak, pasokan bijih nikel sangat berpengaruh terhadap keseimbangan produksi industri-industri baja di benua biru ini.

    Duta Besar Uni Eropa secara resmi telah menyampaikan kekhawatiran dan keberatan atas macetnya akses bahan mentah penting ini.

    “Batasan-batasan ini secara tidak adil membatasi akses produsen Uni Eropa terhadap bahan-bahan mentah untuk produksi stainless steel,” ujar Duta Besar Uni Eropa Cecilia Malmstrom dalam pernyataan resminya (Liputan6.com, 27/11/2019)

    Uni Eropa mengambil langkah dengan mengadukan pemerintah RI ke Organisasi Perdagangan Dunia. Pemerintah sendiri bergeming dan siap menghadapi gugatan tersebut dan belum menunjukkan sikap melunak.

    Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia?

    Pemasukan negara dari nikel sebesar 0,4 persen dari total ekspor, setara dengan 0,78 miliar US Dollar per tahun. Nilai ini dianggap tidak begitu besar, dan kehilangan pemasukan dari nikel ini tidak begitu berdampak serius terhadap defisit transaksi berjalan (Kompas.com, 15/12/2019).

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s